 |
Jokowi-Ahok dan para istri. ©2014 Merdeka.com |
Media Online Antara – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui ditegur Presiden Joko Widodo terkait rendahnya serapan APBD DKI.
Dia menjelaskan bahwa kas daerah masih tersimpan di bank untuk dipergunakan membayar proyek yang baru akan berjalan.
Dana Pemerintah DKI Jakarta yang tersimpan di bank hingga Juni 2016 mencapai Rp 13,9 triliun.
“Soal serapan anggaran mesti dibaca. Sekarang proyek-proyek kami kan baru mulai kerja, kamu mau enggak bayar orang duluan sebelum mulai kerja,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/8/2016).
Saat mengikuti Rakornas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Basuki menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengatur arus kas atau cash flow, contohnya pengalihan bagi hasil pajak oleh pemerintah pusat dari DKI Jakarta ke daerah-daerah lain.
“Pemerintah juga terima pajak Rp 2.000 triliun per bulan, bertahap. Nah biar arus kas dari Kementerian Keuangannya enggak mepet, ya Menteri Keuangan bilang, ‘DKI kan bagi pajaknya gede nih, ditahan dulu baru nanti dikirim’,” kata Basuki.
Presiden Jokowi sebelumnya menegur Gubernur Basuki. Sebab, serapan anggaran di DKI Jakarta terendah dari seluruh provinsi.
“Pak Ahok duitnya memang gede, tetapi nyimpennya juga gede. Masih ada Rp 13,9 triliun (dana yang tersimpan). Ini harus dikeluarkan,” kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah 2016 di Jakarta.
Ternyata yang ditegur Jokowi bukan hanya ahok, Gubernur Jabar Aher, Gubernur Jatim Karwo bahkan juga walikota surabaya risma juga kena semprot presiden jokowi
Setelah Jakarta, Jawa Barat menempati urutan kedua dengan dana yang tersimpan mencapai Rp 8,034 triliun.
Kemudian, disusul Jawa Timur dengan Rp 3,9 triliun, Riau Rp 2,86 triliun, Papua Rp 2,59 triliun, Jawa Tengah Rp 2,46 triliun, Kalimantan Timur Rp 1,57 triliun, Banten Rp 1,52 triliun, Bali Rp 1,4 triliun, dan Aceh Rp 1,4 triliun.
“Tolong ini segera dikeluarkan agar segera beredar di masyarakat,” kata Jokowi.
Selain provinsi, Jokowi juga mengungkapkan, ada kabupaten dan kota yang serapan anggarannya rendah.
Kabupaten yang paling rendah serapan anggarannya ialah Kabupaten Bogor, Bandung, Bekasi, Tanah Laut, Kediri, Berau, dan Nias.
Sementara itu, kota yang paling rendah serapan anggarannya ialah Medan, Surabaya, Tangerang, Cimahi, Depok, Magelang, Tangerang Selatan, Serang, dan Mojokerto.
“Kalau sudah blakblakan gini gimana rasanya? Saya sudah dibisiki Menkeu, ‘Pak diungkap saja, Pak’. Ya diungkap,” kata Jokowi.
Jokowi menyebutkan, total dana APBD yang masih tersimpan di bank hingga Juni 2016 mencapai Rp 214 triliun.
Ia yakin, jika dana tersebut digunakan oleh kepala daerah untuk hal-hal produktif, itu bisa menggerakkan perekonomian.
“Sesuai yang saya sampaikan tahun lalu, bahwa nanti kalau simpanan masih seperti ini, beberapa kabupaten kota sudah kita terbitkan surat utang. Kalau masih gede seperti ini, ya surat utang akan tambah banyak,” ujar Jokowi
sumber: kompas.com
Source link
Tidak ada komentar:
Posting Komentar