Berita Metropolitan –
Pemerintah akan kembali memangkas anggaran belanja
negara untuk kedua kalinya pada tahun ini, yang kali ini direncanakan
sebesar Rp133,8 triliun. Langkah ini diambil guna meredam pelebaran
defisit menyusul tidak tercapainya target penerimaan perpajakan.
Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan, realisasi penerimaan
perpajakan pada tahun ini akan meleset sekitar Rp219 triliun dari
target Rp1.539,2 triliun di APBNP 2016. Untuk menjaga kredibilitas
APBN, ia mengusulkan agar anggaran belanja Kementerian dan Lembaga (K/L)
serta transfer ke daerah dikurangi.
“Langkah yang tadi disampaikan dalam sdiang kabinet adalah mengurangi
belanja Rp65 triliun di K/L dan transfer ke daerah Rp68,8 triliun,”
jelasnya usai Sidang Kabinet di Istana Kepresidenan, Rabu (3/8).
Menurutnya,
target pemangkasan anggaran tertuju pada belanja-belanja yang
betul-betul tidak prioritas. “Terutama berkaitan dengan perjalanan
dinas, kegiatan konsinyering, persiapan dan bahkan termasuk belanja
pembangunan gedung pemerintah yang belum dianggap prioritas saat ini,”
tegasnya.
Untuk merombak postur APBNP 2016, kata Sri Mulyani,
Kementerian Keuangan bersama dengan Kemenko Perekonomian dan Bappenas
akan menyisir pos-pos belanja K/L dan transfer ke daerah yang
memungkinkan untuk dipangkas.
Dia menjamin penghematan anggaran
yang dilakukan tidak akan mengurangi komitmen pemerintah untuk melakukan
belanja prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, belanja
pendidikan, pemberian tunjangan profesi guru, dan tunjangan kesehatan.
“Kami
juga akan melihat beberapa pengeluaran untuk daerah, yang memang bisa
dikurangi. Tapi itu lebih karena persoalan dana bagi hasil yang karena
penerimaan pajaknya diperkirakan lebih kecil,”tuturnya.
Kendati
belanja dikurangi, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memastikan,
ruang fiskal terjaga dan mampu menjadi stimulus ekonomi. Dia berharap,
reformasi fiskal yang dilakukan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi
yang lebih sehat.(cnnindonesia)
Source link
Tidak ada komentar:
Posting Komentar